Upaya Genjot Pelaku UKM Indonesia di Masa Pandemi dengan BPUM

JagatBisnis.id, Jakarta, 5 Mei 2021 – Demi membantu masyarakat yang mengalami masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah menyusun sejumlah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Pemerintah kembali berencana memperluas cakupan BPUM menjadi kepada 12,8 juta pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 pada 2021. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp15,36 triliun. Skemanya, setiap UMKM mendapatkan dana Rp1,2 juta. BPUM ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM, Ir. Eddy Satriya M.A. menjelaskan sejak diputuskan pada rapat 1 Maret 2021 lalu. “Direncanakan akan ada 12,8 juta penerima yang merupakan kombinasi dari penerima manfaat lama dan baru,” katanya dalam Dialog Produktif bertema Banpres Produktif Usaha Mikro 2021 yang diadakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan ditayangkan di kanal Youtube FMB9ID_IKP, Rabu (5/5/2021).

Menurut Eddy, anggaran yang ada untuk saat ini baru akan menyentuh angka 9,8 juta penerima manfaat, yakni sebanyak Rp11,76 triliun. Saat ini, KemenkopUKM sudah menyalurkan 8,6 juta penerima atau sebanyak Rp10,4 triliun (88%). Setelah menyentuh angka 9 juta, KemenkopUKM berencana akan menambah lagi 3 juta penerima manfaat BPUM.

“BPUM ini memberikan efek luar biasa. Hal ini dibuktikan oleh data BPS yang menunjukkan penambahan sekitar 760 ribu orang yang menjalankan usaha baru, dan buruh informal naik 4,5 juta pekerja,” ujar Iwan Faidi, Asisten Deputi Koperasi & UKM Kemenko Perekonomian.

Program BPUM berperan strategis agar UMKM dapat terus mempertahankan usahanya. Juga sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja.

“Selain BPUM, ada insentif lainnya seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum, penjaminan kredit modal kerja melalui imbal jasa penjaminan, PPh final bagi UMKM yang ditanggung pemerintah. Untuk 2021 dianggarkan Rp181,9 triliun untuk insentif bagi UMKM Indonesia,” tambah Iwan.

“Pemerintah dalam hal ini KemenkopUKM dan Kemenko Perekonomian terus mendampingi UMKM termasuk dalam hal pembiayaan untuk naik kelas, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR), Super Mikro, sampai Mikro,” tutup Eddy.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari Covid-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

error: