Tangkal Informasi Hoaks Covid-19 dengan 3S

JagatBisnis.id, Jakarta, 7 April 2021 – Hingga Selasa (6/4/2021), tercatat ada 154 informasi salah yang beredar di masyarakat terkait vaksin Covid-19.

Sejumlah hoaks yang beredar dan meresahkan masyarakat di antaranya penularan Covid-19, obat Covid-19, dan chip yang terdapat di dalam vaksin Covid-19.

Penyebaran hoaks di masa pandemi ini sangat merugikan karena menimbulkan rasa tidak percaya pada otoritas pemerintah dan program vaksinasi Covid-19 yang saat ini tengah berjalan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, drg. Widyawati, MKM, menyampaikan pihaknya menyadari isu terkait kesehatan merupakan isu yang spesifik, dan dibutuhkan keahlian khusus untuk mengidentifikasi apakah sebuah informasi yang beredar itu nyata atau hoaks.

“Maka dari itu, kami selalu mengimbau masyarakat untuk melakukan saring sebelum sebar (3S),” katanya dalam Dialog Produktif bertema Melawan Hoaks dan Misinformasi Vaksinasi Covid-19 yang digelar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan ditayangkan pada FMB9ID_IKP, Rabu (7/4/2021).

“Hoaks belakangan memang banyak terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), atau yang terkait dengan vaksinasi Covid-19. Hoaks itu nantinya akan kita telusuri dan olah bersama. Karena isu kesehatan perlu ahli untuk melakukan klarifikasi. Apabila informasi tersebut salah, maka kami luruskan dengan mengadakan konferensi pers dan menyebarkannya di kanal-kanal kami,” terang drg. Widyawati.

Drg. Widyawati menekankan, “Perlu diingat, edukasi ini tidak bisa singkat, karena terkait dengan mengubah perilaku individu. Apabila dia percaya informasi yang benar, maka dia akan melakukan hal tersebut.”

Communication for Development Specialist UNICEF, Rizky Ika Syafitri, menyampaikan WHO atau organisasi Kesehatan dunia menempatkan hoaks atau misinformasi sebagai salah satu ancaman global untuk kesehatan masyarakat.

“KPCPEN, Satgas Penanganan Covid-19, dan Kementerian Kesehatan sampai membuat task force untuk menangani hoaks. Sedikitnya ada 5 hoaks baru yang tersebar setiap hari, sedangkan untuk mengklarifikasinya perlu proses,” katanya.

“Kalau dilihat secara umum, hoaks vaksinasi sebenarnya berulang. Misalnya tentang KIPI, di tahun 2017-2018 saat Kemenkes melakukan kampanye besar vaksinasi campak rubella, dengan target vaksinasi kepada 77 juta anak Indonesia. Salah satu mengapa cakupannya tidak mencapai 95% karena hoaks yang beredar,” terang Rizky Ika Safitri menceritakan dampak hoaks yang sangat mempengaruhi kampanye imunisasi.

Rizky berpendapat, masyarakat perlu dibekali kemampuan literasi digital untuk memahami bahwa tidak semua informasi yang bersumber dari internet itu benar.

Strategi lain yang menurut Rizky perlu dilakukan dalam mencegah penyebaran hoaks terkait pandemi dan vaksinasi Covid-19 adalah, masyarakat perlu diberi tahu dan dipersiapkan terlebih dahulu mengenai informasi bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin bangsa ini keluar dari pandemi.

“Sehingga saat menerima hoaks, masyarakat sudah tahu jenis-jenisnya dan tidak terpengaruh dengan hoaks tersebut,” ungkap Rizky.

Kemenkes bekerja sama dengan UNICEF dan KPCPEN juga telah melatih 92 ribu vaksinator yang dipersiapkan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka dibekali kemampuan berkomunikasi interpersonal yang efektif.

Mengapa? Karena survei UNICEF menunjukkan, masyarakat yang tidak mengakses media sosial juga mengetahui soal hoaks terkait vaksinasi Covid-19 sehingga perlu pendekatan khusus, terutama dari dokter dan tenaga kesehatan yang dipercaya masyarakat.

Untuk mendapatkan informasi yang valid dan terbaru terkait pandemi Covid-19 dan program vaksinasi nasional, masyarakat diimbau untuk menjadikan kanal resmi Kementerian Kesehatan sebagai rujukan utama. Antara lain laman website sehatnegeriku.kemkes.go.id, Facebook Kementerian Kesehatan RI, Twitter @KemenkesRI, Instagram @kemenkes_ri, dan YouTube @Kementerian Kesehatan RI.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari Covid-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

error: